Keberadaan UU NO 39 Tahun 1999: Bentuk Tanggung Jawab Negara Atas HAM Hanya Sebagai Formalitas Bahwa Hak Asasi dilindungi

ham-indonesia-001Dalam pandangan Universal Absolut yang banyak dianut oleh negara-negara maju berlakunya HAM di suatu negara berdasarkan pada pemikiran bahwa menerapkan HAM merupakan suatu alat penekan dan sebagai instrumen penilai (tool of judgement) sehingga hal ini dianggap eksploitatif oleh negara-negara berkembang. Dilihat dari kerangka HAM Indonesia, adanya pengaturan HAM yang rigid melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 didorong oleh desakan dari berbagai kalangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berdasarkan fenomena HAM di Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan sarana masyarakat internasional untuk menilai law enforcement pemerintah Indonesia di bidang HAM. Hal ini berarti penegakan HAM dipandang semata-mata sebagai suatu aktivitas yang diharapkan dapat membuat Indonesia dipandang sebagai “good country” oleh masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan suatu fakta bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 setidaknya kurang dilandasi oleh semangat untuk memberikan perlindungan HAM bagi rakyat Indonesia. Padahal seperti pendapat Julius Stahl perlindungan HAM merupakan suatu instrumen penting dalam suatu negara hukum dan Indonesia sendiri telah mendeklarasikan dengan jelas kedudukannya sebagai suatu negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Itulah salah satu alasan mengapa adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak memberikan adanya suatu perlindungan HAM di Indonesia.

Akibat hal tersebut, maka pada tataran praktis Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi tidak berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya.  Suatu undang-undang yang mal fungsi bisa disebabkan karena dua hal yaitu: pertama, substansi undang-undang tersebut sangat sempurna dan bagus sehingga tidak mungkin diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau kedua, undang-undang tersebut hanya sebuah text service yang dibuat dalam rangka menyenangkan rakyat tanpa diikuti dengan usaha-usaha untuk mewujudkannya pada tataran praktis oleh para penegak hukum. Secara substansial tidak ada yang salah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 karena secara keseluruhan hal yang diatur merupakan hak-hak asasi yang memang perlu untuk dilindungi dan dihargai oleh setiap orang terutama oleh negara.

Sedangkan pada tataran praktis memang kita tidak bisa mengimplementasikan secara langsung ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, hal ini karena pengaruh hak-hak asasi manusia berjalan dengan sangat perlahan, meskipun berbeda dengan gejala-gejala alam, ia tidak bergerak sendiri, akan tetapi maju hanya dengan upaya ribuan orang ratusan organisasi non-pemerintahan dan negara, kemajuannya tidak langsung, akan tetapi selalu diselingi oleh kemunduran, oleh kembali pada kebiadaban, dan oleh masa-masa stagnasi dan kediaman lama. Jadi tidak mengherankan apabila hak-hak asasi memerlukan waktu yang demikian lama untuk dimantapkan..

Selanjutnya menurut Demosthenes orang taat kepada hukum karena empat alasan karena hukum itu ditentukan oleh Tuhan, karena hukum merupakan tradisi yang diajarkan oleh orang-orang yang bijaksana yang telah mengetahui kebiasaan-kebiasaan lama yang baik, karena hukum itu merupakan kesimpulan kode moral yang abadi dan tidak berubah-ubah, dan karena hukum itu merupakan persetujuan-persetujuan manusia yang satu dengan yang lain yang mengikat mereka adalah merupakan kewajiban moral untuk menepati janji. Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hukum yang ada tidak sepantasnya hanya berupa garda moral dengan membebankan kekuatan “kewajiban moral” agar ditaati oleh masyarakat. Tetapi memerlukan sangsi yang tegas dan bisa diterapkan pada para pelanggar HAM.

Sehingga hukum yang ada harus tanggap terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang baru dan lebih canggih dengan jalan berusaha mengumumkan larangan dan mengadakan tatanan kolektif, agar dengan suatu cara dapat menghentikan kekerasan terutama yang dilakukan oleh aparat negara, sehingga tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum. Jika terdapat anggapan hukum yang ada belum dapat mengakomodasikan pelanggaran yang terjadi pada masyarakat, maka hal ini merupakan  suatu gejala bahwa pemerintahlah yang memberi wewenang, mentolerir dan mempraktikkan kekerasan, karena itu pula maka pemerintahlah yang seharusnya menahan diri dengan mengumumkan larangan dan mendirikan mekanisme untuk memonitornya.

Mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM adalah Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pengadilan HAM yang diharapkan dapat menjerat para pelanggar HAM berat dengan hukum yang setimpal ternyata pada kenyataannya hanya dijadikan sebagai lembaga impunity yang menyebabkan para pelanggar HAM tak tersentuh oleh hukum. Hal ini bukan karena tidak adanya sangsi yang jelas dalam hukum, tetapi usaha untuk menjatuhkan hukuman itu yang berliku. Dalam teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton suatu keadaan yang normless dalam masyarakat bukan karena sama sekali tidak ada norma, tetapi norma yang ada tidak sanggup untuk membuat masyarakat taat pada aturan. Begitu juga dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam undang-undang tersebut memang tidak ada sangsi yang jelas mengenai hukuman pidana bagi para pelanggar HAM tetapi dengan keberadaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengakomodasikan sangsi bagi para pelangggar HAM berat seharusnya sudah cukup untuk menjerat pelaku, tetapi karena mekanisme yang ada dalam proses peradilan sangat berliku menyebabkan sangsi tersebut hanya sebatas kata-kata “seram” dalam teks tanpa ada kekuatan untuk menekan dan memberikan hukuman bagi para pelanggar HAM berat. Sehingga Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 hanya dijadikan sebagai aturan yang adanya adalah untuk dilanggar bukan untuk ditaati. Akhirnya kalimat indah yang ada pada undang-undang just a rule no sanction, hanya sebuah aturan dan tanpa sangsi bagi para pelanggar.

Selain Pengadilan HAM, lembaga yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Hal ini dapat dicapai apabila KKR dapat menyelesaikan perkara pelanggaran HAM dengan objektif dan adil, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terkait.  Tetapi sama halnya dengan pengadilan HAM yang menjadi suatu lembaga impunity, KKR justru merupakan lembaga tempat “pemutihan” atau tempat penyucian dosa para pelanggar HAM Tujuan dari adanya KKR adalah untuk memulihkan kondisi korban dari pelanggaran HAM berat dengan adanya kompensasi yang dibayarkan oleh negara. Padahal  pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah merupakan perbuatan individual dan bukan terkait atau tidak serta merta merupakan perbuatan suatu negara. Konsekuensi yuridis dari prinsip tersebut maka pelanggaran HAM tersebut menuntut pertanggungjawaban individual, bukan pertanggungjawaban negara atau “state-responsibility kecuali hanya satu pertanggungjawaban yang diwajibkan kepada negara terkait ialah tidak memberikan perlindungan terhadap pelakunya (no safe happen principle) dan justru harus membantu/mendukung upaya untuk menemukan kebenaran, melalui jalur pengadilan atau jalur rekonsiliasi.

Lembaga lain yang berkaitan dengan masalah HAM adalah Komnas HAM. Komnas HAM yang diharapkan dapat memberi jalan bagi para korban pelanggaran HAM untuk mendapat keadilan pada prakteknya hanya merupakan lembaga pemerintah untuk menyenangkan rakyat, hal ini terbukti dengan sepinya peran Komnas HAM dalam partisipasi untuk menegakkan HAM di Indonesia.

Seharusnya keberadaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 harus bisa menguatkan tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM. Menguatnya segi tanggung jawab negara dalam HAM memperkuat pendapat bahwa di dalam hukum, selain terkait dengan hak dan kewajiban, tanggung jawab menjadi sangat relevan “masuk” dan disejajarkan dalam hak dan kewajiban. Dengan demikian, HAM dalam tataran praktis, aspek tanggung jawab merupakan salah satu aspek penting selain hak dan kewajiban yang ada. Dari pendekatan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa masalah HAM secara yuridis menjadi tanggung jawab negara (pemerintah). Untuk itu, penyebaran tentang pemahaman, pengetahuan, pendalaman sampai memasyarakatkan HAM menjadi penting, terutama di kalangan grass root/akar rumput. Kalau tak ada keberanian dan juga kemauan politik yang kuat dari rezim, maka ‘pemerataan’ akan HAM akan tersendat. Dengan demikian, dua gerakan sekaligus digelar. Pertama, dari pemerintah ada kemauan politik, dari bawah terus-menerus mambangun kesadaran pentingnya pengetahuan HAM bagi anggota masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan terus kesadaran HAM, baik para apatrat/pejabatnya dan juga warganya. Bagi kelompok pejabat menjadi utama, sebab sejak dilantik/disumpah menyatakan siap mengamankan UUD negara, inklusif menghormati HAM. Untuk maksud tersebut, adanya pemantauan dan pengawasan, baik dari pejabat maupun sebagian anggota masyarakat/LSM menjadi penting. Kedua, adanya pengawasan/monitoring yang efektif terutama kepada pejabat dikhawatirkan HAM yang tertulis indah di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak pernah efektif.

3 contoh HAM yang dilindungi negara, contoh ham yang dilindungi negara, dasar pemikiran pembentukan uu no 39 tahun 1999, dasar pemikiran pembentukan uu ri no 39 tahun 1999 tentang ham diantaranya adalah, sebutkan dasar pemikiran pembentukan uu no 39 tahun 1999 tentang ham, sebutkan dasar pemikiran pembentukan uu no 39 tahun 1999, sebutkan 3 dasar pemikiran pembentukan uu ham no 39 tahun 1999
Keberadaan UU NO 39 Tahun 1999: Bentuk Tanggung Jawab Negara Atas HAM Hanya Sebagai Formalitas Bahwa Hak Asasi dilindungi | toserba | 4.5