Analisis Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Tata urutan perundangan menurut TAP MPRS No. XX/1966 adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Ketetapan MPR (TAP MPR).
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
  4. Peraturan Pemerintah.
  5. Keputusan Presiden.
  6. Peraturan Pelaksana lainnya.

Pada tata urutan perundangan di atas terdapat enam tata urutan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terendah adalah Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Kemudian Undang-Undang dan Perpu diletakkan sejajar sebagai dua peraturan yang memiliki kekuatan hukum sama.

gedung-dpr-mpr-001Pada TAP MPRS No. XX/1966 tidak ada Peraturan Daerah sebagai bagian dari tata urutan perundangan yang berlaku, sehingga ketika TAP MPR ini berlaku, Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang lemah karena kedudukannya di bawah Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Jika hal ini terjadi, maka sistem sentralisasi sangat kelihatan sekali pada masa itu, karena segala hal yang mengatur mengenai kepentingan daerah dapat diatur oleh Menteri yang merupakan bagian dari eksekutif dan berada di bawah Presiden. Padahal segala hal yang menyangkut kepentingan suatu daerah harus melibatkan rakyat di daerah yang bersangkutan agar kemakmuran dapat dinikmati secara merata oleh rakyat yang berada di daerah tersebut. Sehingga tidak seharusnya jika Peraturan Daerah diletakkan di bawah Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri, karena Peraturan Daerah harus berdiri sendiri dan masuk dalam tata urutan perundangan yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Untuk memperbaiki kesalahan tata urutan perundangan pada TAP MPRS No. XX/1966 dibuatlah TAP MPR No. III/2000 yang juga mengatur mengenai tata urutan perundangan, di mana tata urutan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Ketetapan MPR (TAP MPR).
  3. Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
  5. Peraturan Pemerintah.
  6. Keputusan Presiden.
  7. Peraturan Daerah.

Pada tata urutan perundangan di atas sudah terdapat Peraturan Daerah sebagai bagian dari tata urutan perundangan yang berlaku, tetapi Undang-Undang dan Perpu tidak lagi diletakkan sejajar karena posisi Perpu kini berada di bawah Undang-Undang. Hal ini tidak benar karena Perpu adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa sebagai pengganti Undang-Undang karena Undang-Undang yang mengatur belum ada. Suatu peraturan yang menggantikan suatu peraturan lain harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan yang digantikan agar daya berlakunya pun sama, sehingga Perpu sebagai suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang seharusnya diletakkan sejajar.

Untuk memperbaiki kesalahan tata urutan perundangan pada TAP MPR No. III/2000 dibuatlah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang juga mengatur mengenai tata urutan perundangan, di mana tata urutan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
  3. Peraturan Pemerintah.
  4. Peraturan Presiden.
  5. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dibagi menjadi:

– Peraturan Daerah Provinsi.
– Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
– Peraturan Desa.

Pada tata urutan perundangan di atas terdapat lima tata urutan perundangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terendah yaitu Peraturan Daerah. Pada tata urutan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 kedudukan Undang-Undang dan Perpu sudah berada pada posisi yang sejajar, tetapi TAP MPR dihapus, sehingga TAP MPR sudah bukan lagi menjadi bagian dari tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karena TAP MPR merupakan Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara. Seperti halnya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR ini juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar, dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati norma hukum sekunder. Jadi, sudah tidak perlu lagi TAP MPR ditempatkan sebagai bagian dari tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia karena sudah ada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai penggantinya.

Kemudian pada tata urutan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden. Hal ini disebabkan karena Keputusan Presiden dapat bersifat sebagai Regeling (peraturan) dan Beschiking (keputusan), sehingga jika Keputusan Presiden yang bersifat Beschiking (keputusan) dikeluarkan oleh Presiden, maka hal itu hanya berlaku khusus bagi pihak tertentu dan bersifat individual, sedangkan suatu peraturan yang menjadi bagian dari tata urutan perundangan harus mengatur secara umum, artinya dapat berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, istilah Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden agar ketentuan yang mengatur dapat bersifat umum.

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa berada pada posisi yang sejajar/setingkat, artinya ketiga Peraturan Daerah itu memiliki kekuatan hukum yang sama dan tidak ada yang berada di atas atau di bawah antara Peratuan Daerah yang satu dengan Peratuan Daerah yang lain. Jadi, suatu Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh mengatur atau membatalkan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa begitu juga sebaliknya, kemudian suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat mengatur atau membatalkan suatu Peraturan Desa dan begitu juga sebaliknya. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa dapat dengan leluasa membuat suatu peraturan untuk kepentingan daerahnya tanpa campur tangan pihak lain.

perda terletak pada urutan, uu no 10 tahun 2004, isi pasal 7 ayat 2 uu no 10 tahun 2004, isi uu no 10 tahun 2004 pasal 7 ayat 2
Analisis Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 | toserba | 4.5